KONFRONTASI-- Anggota Komisi X Djohar Arifin Husin meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menghentikan kewajiban bagi peneliti perguruan tinggi mempublikasikan penelitiannya di jurnal internasional terindeks Scopus.
Ia menilai, publikasi lewat Scopus tidak membawa dampak signifikan bagi Indonesia.
Djohar mengatakan, aturan wajib publikasi internasional terindeks Scopus itu tidak masuk akal.
"Tulisan hasil penelitian diserahkan ke luar negeri dan harus bayar pula. Triliunan kita serahkan ke Scopus," katanya ditemui belum lama ini di Bandung.
Ia juga menyesalkan, aturan itu menjadi syarat kenaikan pangkat bagi dosen.
"Mendikbud harus segera mengubah (aturan) tentang promosi jadi Gutu Besar. Aturan sekarang ini luar biasa. Ini seperti tidak masuk akal dan tidak pantas dibuat," katanya.
Soal kenaikan pangkat guru besar, Djohar berpendapat, kampus harus diberi otonomi.
Kampus yang paling tahu kelayakan seseorang menjadi Guru Besar.
Ia mengatakan, Guru Besar seyogyanya adalah seseorang yang bisa berdampak pada daerahnya. Bukan semata-mata berhasil menembus indeks Scopus.
"Kalau Scopus apa manfaatnya bagi negara ini? Tidak ada. Hentikan kebodohan kita ini. Kita rugi dua kali, pertama menyerahkan naskah ke luar. Kedua, harus bayar," katanya.
Ia mengatakan, publikasi-publikasi ilmiah di dalam negeri perlu lebih diperkuat. Jurnal-jurnal terbitan perguruan tinggi di Indonesia harus ditingkatkan ke level yang lebih baik lagi.(mr/tar)